Pengertian Wanprestasi

Picture : https://pixabay.com/id/illustrations/arah-direktori-jauh-keputusan-1033278/

Pengertian wanprestrasi menurut Salim HS adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh “kreditur dengan debitur” dalam suatu perjanjian. [1] 

Sedangkan wujud tidak memenuhi perjanjian ada 3 (tiga) macam yaitu:

a.       debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;

b.      debitur terlambat memenuhi perjanjian; atau

c.       debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.[2]

Adanya suatu wanprestasi dapat menimbulkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata.

 “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan   bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawatnya sepatuhnya guna menyelamatkanya.”[3]                 

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibanya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”[4]

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”[5]

Akibat adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dikemukakan sebagai berikut:

a.       Perikatan tetap ada yang dimaksud di sini adalah kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b.      Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243KUHPerdata).

c.       Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oeh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d.      Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.[6]

---

[1] Salim HS, Op.cit., hal. 180.

[2] Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit., hal. 23.

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1236.

[4] Ibid., Pasal 1239.

[5] Ibid., Pasal 1243.

[6] Salim HS, Op.cit., hal. 180-181.